GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Stanley: Pemboikotan Media di Tahun Politik Berdampak Pada Ketidakseimbangan Berita

Stanley: Pemboikotan Media di Tahun Politik Berdampak Pada Ketidakseimbangan Berita

[caption id="" align="aligncenter" width="640"] Yosep Stanley Adi Prasetyo Ketua Dewan Pers[/caption]   Berita…

Stanley: Pemboikotan Media di Tahun Politik Berdampak Pada Ketidakseimbangan Berita

[caption id="" align="aligncenter" width="640"]Yosep Stanley Adi Prasetyo Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo Ketua Dewan Pers[/caption]   Berita24.Com--Yosep Stanley Adi Prasetyo Ketua Dewan Pers mengungkapkan, pemboikotan terhadap suatu media memberikan dampak pada tidak berimbangnya sebuah pemberitaan. Ia menegaskan hal seperti ini akan berdampak buruk terhadap pemahaman masyarakat. "Pemboikotan ini bisa semakin menjerumuskan media untuk menjadi tidak seimbang. Dan itu merugikan kedua belah pihak, " ujar Stanley mengomentari adanya pemboikotan Metro TV yang dilakukan oleh Badan Pemenangan Kampanye (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Jakarta Pusat, Senin (26/11). Dalam kasus ini, Metro TV yang berfungsi sebagai media yang seharusnya melayani masyarakat menjadi di rugikan bahkan pasangan Prabowo-Sandiaga juga di rugikan sebgai calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 pada pilpres 2019 mendatang. "Media tersebut tidak bisa menyampaikan pesan secara berimbang. Jika kondisinya seperti ini, yang dirugikan adalah publik. Maka kami ingin mencari titik temu antar kedua belah pihak," kata Stanley. Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo selaku Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, mengeluarkan surat edaran tertanggal 22 November 2018 perihal menolak permohonan wawancara salah satu televisi swasta. Surat Nomor: 02/DMK/PADI/11/2018 yang sempat beredar melalui sejumlah grup Whatsapp itu ditujukan kepada seluruh anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.   Surat edaran itu sesuai berdasarkan  instruksi dari Ketua BPN Prabowo Subianto/Sandiaga Uno, Djoko Santoso, untuk memboikot Metro TV. Dalam suratnya, Hashim menegaskan seluruh komponen BPN, termasuk partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur, agar menolak setiap undangan maupun wawancara yang diajukan televisi swasta itu hingga waktu yang ditentukan. #2019KuliaMurah yu cek Beasiswanya disini Penulis : Yani Suryani Gambar : Portalsatu.com Sumber : Republika.com